Kabinet Profesional Tinggal Kenangan

Jakarta - Niat presiden terpilih, SBY, membentuk kabinet pemerintahan profesional kini tinggal kenangan. Ini karena ikon politik Partai Demokrat itu mengisyaratkan akan menyusun kabinet barunya dengan konsep 'politik kebersamaan', yang cenderung lebih menyejukkan hati kalangan partai politik daripada kaum profesional. Mengapa?

Langkah itu sepertinya ditempuh setelah SBY menyadari benar dinamisasi politik yang berkembang menjelang pembentukan kabinet. Tak mengherankan bila pernyataannya soal kabinet selalu berubah-ubah. Bila awalnya SBY lebih sering mengisyaratkan untuk membentuk kabinet profesional, namun belakangan ia lebih mengedepankan kebersamaan.

Sedikitnya dalam dua kali kesempatan SBY menegaskan akan menggandeng kalangan partai politik dalam kabinet mendatang. Kesempatan pertama saat buka bersama dengan kalangan partai politik di kediaman pribadi di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada 5 September lalu. Kedua, saat ia berbuka puasa bersama pimpinan partai politik di JCC, Jakarta, 13 September kemarin.

Secara substansial, isi kedua pernyataan itu tak berbeda. Hanya saja, dalam pernyataan pertamanya tentang kabinet dan partai politik, SBY menyinggung akan bekerja bersam-sama semua partai politik dalam pemerintahan. "Kita bersama dengan parpol yang sama-sama berjuang ataupun dengan parpol yang tidak sama-sama berjuang," kata SBY. "Partai politik peserta koalisi jangan merasa ditinggalkan."

Terkait akomodasi partai politik dalam pemerintahan lima tahun ke depan, pernyataan SBY selanjutnya jauh lebih konkret. Ia menegaskan tentang kebersamaan partai politik dalam Pemilu Presiden lalu akan diteruskan dalam melanjutkan kebersamaan berikutnya. "Kita bersepakat telah berjuang bersama-sama. Insya Allah kita akan melanjutkan kebersamaan mendatang," kata SBY dalam acara buka bersama dan syukuran SBY-Boediono di JCC, Jakarta, Minggu (13/9).

Ia melanjutkan, kebersamaan tersebut diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD, kebersamaan di kabinet baik di pemerintah pusat maupun daerah, serta kebersamaan bersama antarpelaku pembangunan. "Pertama jelas, kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, kebersamaan di kabinet, baik pusat maupun pemerintahan daerah. Serta yang ketiga kebersamaan di antara sesama, di antara pelaku pembangunan," jelasnya.

Niat ini diperkuat dengan pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang memastikan masuknya 33 anggota kabinet SBY dalam lima tahun ke depan. Dari 33 kursi kabinet itu, kata dia, akan didominasi partai politik sebanyak 17 kursi. "Seluruhnya 33, SBY sebut segitu. 17 kursi untuk partai koalisi, sisanya profesional," katanya.

Peluang pembentukan kabinet yang didominasi kalangan partai politik memang bukan isapan jempol. Hal tersebut tidak terlepas dari langakh perwujudan soft power SBY dengan merangkul kalangan partai politik, baik dari kalangan pendukung dalam Pemilu 2009 lalu maupun partai politik yang tidak terlibat dalam koalisi.

Kedekatan dan pendekatan sejumlah partai politik yang menjadi rival dalam Pemilu Presiden 2009 lalu, seperti Partai Golkar, PDIP, dan Partai Gerindra, menjadi bukti indikasi adanya akomodasi kekuatan partai politik bakal mendominasi kabinet mendatang.

Banyak disebut-sebut, perubahan sikap SBY dalam penyusunan kabinet dengan mengakomodasi partai politik yang lebih banyak ini tidak terlepas dari isu panas yang dalam tiga pekan terakhir ini beredar, yaitu kasus bail-out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun yang diduga melibatkan para pembantu SBY. Apakah benar demikian, masih belum bisa dipastikan. Sebab hingga kini, BPK, PPATK, KPK, maupun Polri sedang mengusut kasus tersebut.