RI Sesalkan Aksi "Sweeping"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia agar pemerintah negeri jiran itu memahami sensitivitas sejumlah isu yang dapat mengganggu hubungan baik Indonesia-Malaysia.

Meskipun tidak selalu menyangkut persoalan prinsip, isu sensitif berpotensi membangkitkan sentimen negatif masyarakat.

Presiden Yudhoyono menekankan hal itu ketika menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9).

”Menteri Luar Negeri agar menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia untuk betul-betul mengetahui sensitivitas terhadap isu-isu tertentu supaya tidak ada reaksi yang berlebihan. Biasanya, kita bereaksi terhadap sesuatu yang menurut kita tidak semestinya itu terjadi. Saya kira perlu disampaikan pesan yang terang dengan bahasa yang baik, tetapi juga tegas, bahwa ini demi menjaga hubungan baik kita, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.

Menurut Presiden, sejumlah isu, antara lain penggunaan tari pendet dari Bali dalam iklan pariwisata Malaysia serta klaim terhadap beberapa produk budaya Indonesia, sebenarnya bukan tergolong persoalan prinsip, melainkan sensitif. Persoalan yang dinilai prinsip antara lain masalah batas negara, karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa.

Soal ”sweeping”

Terkait sejumlah isu sensitif, Presiden juga meminta masyarakat tidak merespons dengan melakukan tindakan eksesif atau berlebihan, apalagi melawan hukum, misalnya dengan melakukan sweeping terhadap warga negara Malaysia.

”Sweeping bukan langkah yang terbaik, tetapi justru memunculkan masalah baru. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan tugasnya, kita melakukan protes, aksi diplomatik. Pemerintah bekerja, Eminent Person Group juga bekerja, jadi tidak perlu ada tindakan-tindakan yang berlebihan,” ujar Presiden.

Eminent Person Group dibentuk Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, ketika itu Abdullah Badawi, untuk mengelola, memelihara hubungan baik, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kedua negara.

Terkait aksi sweeping warga Malaysia yang terjadi sekitar dua jam di sekitar Jalan Diponegoro itu, juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membenarkan bahwa Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar, Rabu (9/9), telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Pada pertemuan itu, seperti juga dilaporkan Bernama, Menlu Malaysia Anifah Anam menyampaikan posisi Malaysia terkait beberapa isu yang membuat hubungan kedua negara agak tegang. Termasuk di antaranya aksi sweeping terhadap warga Malaysia di Jakarta, yang menurutnya bisa memicu konflik antara rakyat kedua negara.

Wajar bermasalah

Menyangkut hubungan kedua negara, Presiden Yudhoyono mengingatkan, karena Indonesia dan Malaysia bertetangga dekat, mitra utama, dan bangsa serumpun, wajar jika kerap muncul masalah.

”Kalau dengan negara di Eropa Barat atau Amerika Latin atau Afrika tidak pernah ada masalah, itu lebih karena jarang bertemu, jarang berinteraksi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Presiden menuturkan, penyelesaian yang baik atas beragam permasalahan yang muncul dalam hubungan Indonesia-Malaysia juga amat diharapkan oleh 1,8 juta warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia untuk bekerja atau studi.

Menyangkut klaim Malaysia atas produk budaya Indonesia, Presiden mengatakan, pemerintah juga memperjuangkan melalui upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dicontohkan Presiden, pada 2 Oktober nanti, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) akan menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Dua produk budaya yang sudah lebih dulu diakui UNESCO berasal dari Indonesia adalah wayang (2003) dan keris (2005).

”Ini cara yang paling baik. Pemerintah terus berupaya, setelah wayang, keris, dan sebentar lagi batik menjadi warisan budaya dunia asal Indonesia. Masih ada lagi angklung, sasando, dan sebagainya. Rakyat harus memahami bahwa pemerintah juga terus bekerja untuk itu,” kata Presiden.